ClaretPath.com – Bukan Siapa Yang Memimpin, Tetapi Apa Yang Dipimpin
Elit politik vs Masyarakat
Tahun ini hajatan pesta demokrasi digelar begitu brutal di Indonesia. Semenjak pemilu serentak Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota, keadilan demokrasi semakin terkikis. Hajatan rakyat lima tahunan ini sedemikian rupa mempertontonkan dinamika politik praktis yang kadang tidak bisa ditafsir seadanya. Tidak membutuhkan banyak waktu, kini kita akan masuk dan bergulat kembali dengan pemilihan kepala daerah (PILKADA) serentak yang diselenggarakan di 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/kota.
Dinamika politik yang sedemikian ini mesti ditunggangi oleh motivasi besar, yaitu kepentingan akan kekesejahteraan rakyat. Namun, yang terjadi bertolak belakang dengan motivasi tersebut. Justru sebaliknya, dinamika politik yang dimainkan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok tertentu.
Posisi masyrakat yang dihimpit oleh kepentingan para elit politik baik di pusat maupun di daerah memicu adanya pergeseran paradigm. Bahwa melibatkan diri dalam proses politik bagi masyarakat tidak serta-merta menjadi penumpang gelap demokrasi. Masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai penyumbang suara saja. Masyarakat dari kelas akar rumput pun mesti menyumbang suara dan menyumbang program sehingga program abstrak yang ditawarkan menjadi kerja nyata.
Partisipasi politik pada awalnya hanya memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi muncul kelompok masyarakat yang ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik. Kelompok ini lahir pasca-industrial dan dinamakan gerakan sosial baru (new social movement). Kelompok ini kecewa dengan kinerja partai politik yang fokus pada satu isu saja (single issue). Mereka mengharapkan agar proses pengambilan keputusan melalui direct action lebih efektif.
Partisipasi Politik
Herbert McClosky (1972: 252) berpendapat bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan suka rela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung, individu atau kolektif dalam proses pembentukan kebijakan umum. Hal yang disenter adalah tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah. Dengan begitu menyumbang suara tidak cukup bagi masyarakat dalam menjalankan peran sebagai partisipasi politik, tetapi lebih dari itu mesti mempengaruhi program apa yang nanti dimandatkan oleh penguasa (yang terpilih).
Menilik lebih jauh, peran masyarakat dalam pemilu menjadi acuan bagaimana demokrasi berjalan pada sebuah Negara. Partisipasi politik belakangan ini sekadar dianggap sebagai upaya memolitisasi masyarakat untuk tujuan kepentingan pemerintahan dan Negara. Namun, bagaimana partisipasi politik dapat mengubah arah kebijakan yang salah? Partisipasi politik akan berjalan dengan baik manakala proses politik berlangsung secara stabil dan efektif. Proses politik yang stabil kemudian merangsang masyarakat untuk terlibat aktif. Disamping itu, partisipasi aktif akan melahirkan kebijakan yang mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat.
Pilkada Manggarai Timur
Kabupaten Manggarai Timur adalah kabupaten yang terletak di pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Dalam beberapa bulan mendatang, Kab. Manggarai Timur akan mengadakan pesta demokrasi pemilihan kepala Daerah (PILKADA), yaitu Bupati dan Wakil Bupati. Proses politik yang terjadi hari ini sudah tercium jelas. Pertanyaan tentang siapa yang akan menjadi pemimpin Manggarai Timur lima tahun ke depan menjadi wacana konsumtif dalam diskursus-diskursus masyarakat. Pembahasan dan obrak abrik bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati sudah seperti barang rombengan yang begelontoran di pinggir jalan.
Bursa pencalonan Bupati dan wakil Bupati selangkah lagi akan sampai pada tahap pendaftaran di KPU Kabupaten. Ada beberapa nama yang dirumorkan menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati; Bpk. Agas Andreas sang petahana akan maju berkompetisi didampingi oleh kader PKB Bpk. Tarsisius Syukur dengan nama paket AKUR. Di sini lain, anak Mantan Bupati Manggarai Timur dua periode Yosef Tote yaitu Elphy Tote akan maju berkompetisi didampingi oleh Mensi Anam. Wakil Bupati Sipri Habur juga diwacanakan akan maju berkompetisi didampingi oleh Luko modo ketua DPC Demokrat manggarai Timur dengan nama paket HARUM, Bpk Yosef Marto yang didampingi oleh Heremias Dupa dengan nama paket MERDU dan masih banyak lagi sederetan nama yang cukup potensial, yang menggerogoti media berita seputaran PILKADA Manggarai Timur 2024.
Menambah Kebisingan Masyarakat
Masalah yang terjadi di Manggarai Timur didominasi oleh masalah masyarakat kelas sosial bawah. Saya katakan dalam tulisan ini sebagai masalah “Rumah Tangga”. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi NTT tahun 2022 bahwa kabupaten Manggarai Timur menempati posisi pertama sebagai Kabupaten miskin Ekstrim dengan angka 9,11%. Dari aspek lain angka stunting Kab. Manggarai Timur tahun 2023 mencapai angka 9,2% (2.260 anak stunting). Masalah stunting harus diatasi sedini mungkin,; tidak ada toleransi.
Sedikit meramba sulitnya akses pendidikan bagi anak-anak ditambah buruknya fasilitas pada beberapa satuan pendidikan/Lembaga pendidikan (SD dan SMP) menambah kejenuhan saya untuk menatap wajah Asli pendidikan Manggarai Timur di masa depan. Ketika di tempat lain berbicara tentang investasi besar-besaran terhadap pendidikan, mengapa Manggarai timur masih berbicara tentang susahnya mengakses pendidikan yang layak? Pendidikan yang hanya berpatokan pada konsep seadanya dan sebisanya menandakan bahwa pendidikan di Manggarai Timur memang buruk rupa.
Yang menjadi retrogresi adalah bagaimana infrastruktur yang tidak memadai. Pembangunan a la kadarnya sudah menjadi rahasia umum, yang kemudian memicu perputaran ekonomi yang staknasi. Hasil komoditas pertanian dan perkebunan dari masyarakat menjadi mubazir manakala akses dari pedesaan menuju perkotaan menjadi kendala dan bahkan harga beberapa komoditas diperparah. Terlebih lagi, budaya korupsi, Kolusi dan nepotisme yang sering dipraktekkan menambah kebisingan masyarakat tentang pemimpin yang terpilih.
Kontribusi pemerintah untuk memasarkan hasil komoditas hingga keluar kota hampir tidak terpikirkan. Akibanya produtifitas petani kita hanya sekadar memenuhi kebutuhan perut saja; sementara di tempat lain mengagungkan kualitas komoditas yang dihasilkan di tanah Manggarai Timur. Masalah-masalah tersebut adalah masalah pokok yang menjadi tontonan dalam panggung PILKADA mendatang sehingga PIlKADA Manggarai Timur 2024 melahirkan pemimpin yang menjawab masalah-masalah itu bukan pemimpin yang lahir prematur.
Secuil Harapan
Sebagai masyarakat yang proaktif dalam PILKADA, kita harus berani mengambil langkah dalam menentukan nasib Manggarai Timur lima Tahun mendatang. Masyarakat harus bertempur dengan membawa program dalam panggung Pilkada bukan hanya membawa nama siapa yang akan didukung. Momentum yang sangat berharga ini harus dimanfaatkan dalam menaruh kompas kebijakan, yang mana berhentilah berimajinasi tentang siapa yang akan memimpin, tetapi mulailah dengan memikirkan tentang apa yang mau dipimpin.
Mempertanyakan tentang apa yg mau dipimpin oleh Bupati dan wakil bupati Manggarai kelak adalah keterwakilan dari seluruh krisis yang terjadi. Tiga kali kabupaten Manggarai Timur melaksanakan pilkada, tetapi pemimpin yang dilahirkan justru tidak pernah menjadi jembatan perubahan bagi Kabupaten Manggarai Timur. Rupa-rupanya pemimpin menolak lupa “aku dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Ini adalah keprihatinan publik. Pemimpin Manggarai Timur adalah jembatan yang dibangun di atas lereng bukit tanpa aliran sungai.
Seorang Pemimpin Ideal
Sebagai masyarakat yang melek akan politik, masyarakat mulai menyodorkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sebagai implementasi partisipasi politik. Kebebasan masyarakat Manggarai Timur hari ini menentukan siapa pilihan itu berpihak, tetapi harus ditunggangi dengan kepentingan apa yang harus diperbuat nantinya. Gambaran Manggarai Timur di masa depan bergantung pada apa yang akan dikerjakan dan apa yang menjadi masalah pokok hari ini. Karena ukuran seorang Ethical Leader mesti harus terbebas dari budaya Korupsi, dan harus mengambil alih tanggungjawab yang lebih besar. Standar profesi yang berlaku untuk seorang Bupati dan wakil Bupati harus berkarakter responsibility dan accountability.
PILKADA Kabupaten Manggarai Timur 2024 dipastikan berjalan sangat kompetitif dengan latar belakang kompetitor yang beragam sehingga prediksi akan kemenangan pun ikut beragam. Bagi masyarakat PILKADA yang akan berlangsung harus menjadi kemenangan masyarakat Manggarai timur sendiri. Dengan adanya pemimpin baru yang punya marwah dan pikiran tertuju pada kepentingan Masyarakat bukan keluarga dan koleganya saja. Pemimpin yang baru lahir adalah seorang perancang kebijakan yang pro masyarakat sehingga Manggarai Timur menjadi wadah pencetak generasi unggul di masa depan Indonesia bahkan Dunia.
ClaretPath.Com adalah ruang pengembangan bakat menulis dan media kerasulan, terinspirasi dari Santo Antonius Maria Claret, Pelindung Pers Katolik.
